Demo menentang SKB 4 menteri

Posted: November 20, 2008 in Opini
Tag:

Kemarin gw liat di televisi tentang makin maraknya demo penolakan buruh untuk menentang SKB 4 menteri mengenai upah buruh. Yang dipersoalkan adalah mengenai pasal tentang penetapan kenaikan upah minimum agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.  

gw bisa pahami aksi demo para buruh yang menentang SKB tsb karena gaji buruh saat ini memang masih di bawah standar untuk hidup layak.  Tapi pemerintah berdalih bahwa SKB tsb dibuat untuk kepentingan buruh juga agar tidak mengalami PHK / dipecat. 

Seperti kita ketahui akibat krisis ekonomi di AS yang akhirnya menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia, menyebabkan kurs Rupiah merosot tajam dan BEI juga mengalami kejatuhan serupa. Pemerintah sendiri sudah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi krisis dengan salah satunya adalah mengenai upah buruh dengan SKB tsb.


gw hanya bisa menyarankan agar para pengusaha dan perwakilan buruh untuk duduk bersama membicarakan upah buruh ini dengan kepala yang dingin, masing-masing harus berupaya mencari jalan tengah yang adil baik bagi pengusaha dan para buruh.


Meski ada demo, hendaknya demo tersebut tidak anarkis, karena nantinya yang rugi para buruh sendiri jika terjadi anarkis dan pengusaha menarik diri untuk berinvestasi di Indonesia.


Semoga aja krisis ini cepat berlalu, amin.


gw kutip dari detik dan bisnis indonesia poin-poin dari SKB 4 menteri :


Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru mengenai upah minimum buruh. Penetapan upah tidak lagi melibatkan pemerintah tapi negosiasi langsung antara pengusaha dan buruh (bipartit).


Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri itu ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.


Putusan SKB 4 Menteri itu berdasarkan aturan PER.16/MEN/X/2008, 49/2008, 922.1/M-IND/10/2008 dan 39/M-DAG/PER/10/2008 per tanggal 22 Oktober 2008. Nama SKB itu adalah ‘Pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian global’.


Berikut poin-poin dalam SKB 4 menteri itu yang akan menentukan upah buruh:


Pasal 1

Dalam menghadapi dampak krisis perekonomian global, pemerintah melakukan berbagai upaya agar ketenangan berusaha dan bekerja tidak terganggu.


Pasal 2

Upaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:


a. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan:


• Konsolidasi unsur pekerja/buruh dan pengusaha melalui forum LKS tripartit nasional dan daerah serta dewan pengupahan nasional dan daerah agar merumuskan rekomendasi penetapan upah minimum yang mendukung kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja dengan senantiasa memperhatikan kemampuan dunia usaha khususnya usaha padat karya dan pertumbuhan ekonomi nasional.


• Upaya mendorong komunikasi bipartit yang efektif antar unsur pekerja/buruh dan pengusaha di perusahaan.


• Upaya meningkatkan efektivitas mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara cepat dan berkeadilan serta pencegahan terjadinya pemutusan hubungan kerja.


 

b. Menteri Dalam Negeri melakukan: 


• Upaya agar gubernur dan bupati/walikota dalam menetapkan segala kebijakan ketenagakerjaan di wilayahnya mendukung kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja, termasuk meningkatkan komunikasi yang efektif dalam lembaga kerjasama tripartit daerah, dan dewan pengupahan daerah.


• Upaya agar gubernur dalam menetapkan upah minimum da segala kebijakan ketenagakerjaan di wilayahnya mendukung kelangsungan berusaha dan ketengakerjaan dengan senantiasa memperhatikan kemampuan dunia usaha khususnya usaha padat karya dan pertumbuhan ekonomi nasional.


• Upaya gubernur dan bupati/walikota mengoptimalkan peran, fungsi dan pelaksanaan tugas pejabat fungsional ketenagakerjaan dan lembaga-lembaga ketenagakerjaan lainnya.


 

c. Menteri Perindustrian melakukan:


• Mendorong efisiensi proses produksi, optimalisasi kapasitas produksi dan daya saing produk industri.


• Menyusun kebijakan penggunaan produksi dalam negeri dan melaksanakan monitoring pelaksanaannya.


 

d. Menteri Perdagangan melakukan:


• Upaya peningkatan pencegahan dan penangkalan penyelundupan barang-barang dari luar negeri.


• Memperkuat pasar dalam negeri dan promosi penggunaan produk dalam negeri.


• Mendorong ekspor hasil industri padat karya.



Pasal 3 

Gubernur dalam menetapkan upah minimum mengupayakan agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.



Pasal 4

Tindak lanjut peraturan bersama ini dilakukan oleh masing-masing menteri.



Pasal 5

Peraturan bersama ini mulai ditetapkan berlaku sejak ditetapkan.

Komentar
  1. ayip mengatakan:

    emang bener…di satu sisi skb ntu bikin buruh tambah susah..krn gak ada perbaikan kesejahteraan. tapi dipihak lain perusahaan jg gak bisa memenuhi kenaikan gaji yg diinginkan para buruh.

    yach..drpd di PHK..mending terima dulu deh…piss

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s